Jakarta, Kominfo - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan penanganan masalah di media sosial merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan masyarakat. 

“Permasalahan yang ada di media sosial itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan elemen masyarakat,” katanya pada acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Bedah Fatwa MUI di Ruang Seminar Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Jumat (9/6/2017). 

Asrorun Ni’am menjelaskan latar belakang penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. 

“Salah satu latar belakang yang melandasi pembahasan hingga penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini adalah adanya fakta pemanfaatan media sosial yang seharusnya untuk kepentingan kemanusiaan," katanya. 

Lebih lanjut Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu menyatakan sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial seharusnya bisa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. 

"Ia (media sosial, red) adalah produk budaya sehingga menghantarkan manusia yang berbudaya atau civilized. Tetapi faktanya ada residu, ada dampak yang ditimbulkan akibat ketidakdewasaan dalam pemanfaatan media sosial. Munculnya berita fitnah, hoax, ghibah, naminah, ujaran kebencian, yang menyebabkan disharmoni di tengah masyarakat bahkan dalam batas tertentu hingga mengancam stabilitas nasional,” jelasnya.

MUI menurut Asrorun Ni’am, merasa bertangung jawab untuk menjawab permasalahan. "Artinya Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial ini sebagai wujud tanggung jawab sosial keulamaan, sebagai manifestasi dari tanggung jawab ulama dan lembaga ulama untuk menjawab permasalahan real yang terjadi di tengah masyarakat atau current issues yaitu soal media sosial,” katanya. (PS)